Posts

Ratna Laksmiastuti Menemukan Software Pendeteksi Karies untuk Gigi Anak

Image
Ratna Laksmiastuti Menemukan Software Pendeteksi Karies untuk Gigi Anak Fakultas kedokteran gigi (FKG) Universitas Trisakti menemukan aplikasi komputer (software) baru untuk memprediksi risiko terjadinya karies gigi pada seorang anak. Hal itu diperkenalkan Main Lecture S. Ratna Laksmiastuti Octavian, dalam Foril XII 2018 FKG Usakti Forum Ilmiah dan Pameran alat alat Kedokteran Gigi yang berlangsung di Balai Kartini 1-3 November 2018. Acara yang digelar tiga tahunan tersebut diikuti oleh 2.200 peserta, dan terdapat 100 pembicara dari dalam dan luar negeri yakni Austria, Belgia, Brazil, Hongkong, India. “Karies atau gigi berlubang merupakan masalah kesehatan utama yg bersifat global. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan masyarakat Indonesia yang mempunyai masalah gigi dan mulut secara rata rata provinsi adalah 57,6% dan sekitar 10,2% nya mendapat pelayanan tenaga medis.Sedangkan prevalensi karies anak usia pra sekolah di Indonesia adalah sekitar 85,17%,” ujarn

KPU Meminta Pendapat MK dan Pakar Tata Negara untuk Menyikapi Keputusan MA

Image
KPU Meminta Pendapat MK dan Pakar Tata Negara untuk Menyikapi Keputusan MA Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera meminta pendapat dan meminta masukan dari Mahkamah Konstitusi juga beberapa pakar hukum tata negara, dalam mengahadapi putusan MA. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyayangkan putusan Mahkamah Agung yang dianggap membingungkan karena berbenturan dengan ­putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018. Putusan MK melarang pengurus dan fungsionaris parpol mencalonkan diri sebagai anggota DPD. PKPU Nomor 26 Tahun 2018 melarang pengurus parpol menjadi calon anggota DPD menjadi acuan KPU mencoret nama Oesman Sapta Odang (OSO) dari daftar calon anggota DPD. Pasalnya, yang bersangkutan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura. “Ini kan ada dua putusan hukum yang berbeda atas satu persoalan yang sama. Kami akan minta pendapat MK dan Ahli Hukum tata negara atas putusan ini,” ucapnya (2/11) di Gedung KPU Jakarta. Dia juga kecewa lantaran MA tidak segera m

KPK Menduga Bupati Kebumen Bertemu Dengan Pihak Lain Selain Taufik

Image
KPK Menduga Bupati Kebumen Bertemu Dengan Pihak Lain Selain Taufik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pertemuan Bupati Kebumen nonaktif Muhammad Yahya Fuad dengan pihak lain selain Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Namun, Juru bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, bahwa KPK baru memiliki bukti dugaan aliran dana kepada Taufik. Dan akhirnya Taufik lah yang diproses lebih dulu. “Kami menduga ada upaya bupati saat itu setelah dilantik dan secara legal menjabat berupaya menemui sejumlah pihak, salah satunya diduga TK (Taufik Kurniawan). Ada pihak lain dari kementerian dan DPR yang diduga juga coba ditemui saat itu. Sejauh ini bukti yang kami miliki dugaan aliran dananya salah satunya terhadap TK. Itu dulu yang kami miliki buktinya, itu dulu yang kami dalami lebih lanjut. Nanti kita lihat kalau memang tersangka ingin membuka peran pihak lain silakan saja,” ujar Febri. Maka, setelah diketahui aliran dana kepada Taufik, KPK pun fokus lebih dulu pada

KPK Mengimbau Taufik akan Diberikan Keterangan Benar dan Kooperatif

Image
KPK Mengimbau Taufik akan Diberikan Keterangan Benar dan Kooperatif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan diminta tidak menutupi hal apapun dari pihak KPK terkait kasus dugaan suap dari Bupati Kebumen nonaktif Muhamad Yahya Fuad. “Dan kami ingatkan yang bersangkutan sebagai tersangka atau para saksi dalam kasus ini kooperatif juga dan secara jujur memberikan keterangan. Tidak ada gunanya menutupi informasi,” kata Juri bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/10/2018). Febri mengungkapkan bahwa KPK sudah memiliki bukti dalam kasus yang menjerat Taufik, yakni terkait dengan dugaan pertemuan-pertemuan di gedung DPR dan hotel hingga dugaan aliran dana kepada Taufik. “Kami juga sudah memiliki bukti yang cukup kuat terkait dengan dugaan pertemuan di hotel maupun kantor DPR dan dugaan aliran dana yang kami duga ada 3 tahap. KPK sudah mengidentifikasi dana y

Mantan Panglima GAM Siap untuk Memenangkan Prabowo-Sandi Sampai 85 Persen Suara

Image
Mantan Panglima GAM Siap untuk Memenangkan Prabowo-Sandi Sampai 85 Persen Suara Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menargetkan suara Prabowo – Sandi di Aceh mencapai 85 persen. Sebelumnya diberitakan , tim pemenangan calon Presiden dan Wakil Presiden RI 2019, Prabowo Subianto-Sandia Uno (Aceh), Kamis malam (1/11/2018) bertemu dan bersilaturrahmi dengan calon Wakil Presiden (Cawapres) RI Sandiaga Uno di Jakarta. Pertemuan itu dipimpin langsung Ketua Badan Pemenangan Prabowo-Sandi, Koalisi Partai Politik Nasional-Lokal, Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, yang juga Ketua DPA Partai Aceh dan Komite Peralihan Aceh (KPA). Mualem didampinggi, Ketua DPD Gerindra Aceh, TA. Khaled, Ketua DPW PKS Aceh, Ghufran Zainal Abidin, Bendahara Umum Tim Pemenangan Prabowo-Sandi Aceh, H. Irsyadi, Sekretaris dan Wakil Sekretaris Sekretariat Bersama (Sekber), Pemenangan Prabowo-Sandi, Aceh, H. Marzuki AR SE, MSi (Wen Rimba Raya)

Demi Mencegah Konflik, Umat Islam Harus Mengutamakan Kepentingan Agama

Image
Demi Mencegah Konflik, Umat Islam Harus Mengutamakan Kepentingan Agama Umat Islam di seluruh dunia, khususnya Indonesia diminta mengutamakan kepentingan agama daripada politik atau kelompok tertentu yang ingin menghancurkan dan memecah belah umat. Hal ini menyikapi perkembangan sosial politik dalam negeri dan perlunya mengambil pelajaran dari pengalaman pahit di Timur Tengah. Tujuannya mengantisipasi terjadinya hal serupa di Indonesia. Demikian diungkapkan Mufti Damaskus dan Ketua Dewan Rekonsiliasi Nasional Suriah Syeikh Adnan Al-Afyouni dalam seminar kebangsaan “Jangan Suriahkan Indonesia!” di Jakarta, Kamis (1/11/2018). “Kami berharap agar Indonesia dan seluruh komponen saling paham untuk menghindari konflik. Agama harus dijadikan pondasi untuk mempersatukan bangsa,” kata Syeikh Adnan. Dia mencontohkan masyarakat Suriah sangat santun dan toleran dalam membangun peradaban dunia hingga hari ini. Suriah, kata dia, bukan negara homogen, sebaliknya punya keber

Mahkamah Agung Menenangkan Gugatan OSO, Pengamat: Lalu apa bedanya DPD dengan DPR?

Image
Mahkamah Agung Menenangkan Gugatan OSO, Pengamat: Lalu apa bedanya DPD dengan DPR? Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro angkat bicara soal putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Uji materi dilakukan terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 tahun 2018 tentang pelarangan pengurus partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Siti menjelaskan, pembentukan DPD sejatinya untuk menyempurnakan sistem keterwakilan di parlemen. Menurut dia, putusan MA justru akan menghilangkan salah satu unsur dalam sistem keterwakilan tersebut. “DPD perlu menjadi representasi daerah di pusat. Ada nuansa kedaerahan yang harus terus dijaga,” kata Siti di Hotel Mercure, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta, Kamis (1/11/2018). Buntut putusan MA tersebut, keterwakilan dari partai politik akan mendominasi parlemen. Siti pun mempertanyakan kekhasan dari

Cucu dari Pendiri NU Membeberkan Alasan Mengapa Dirinya Mendukung Prabowo-Sandi

Image
Cucu dari Pendiri NU Membeberkan Alasan Mengapa Dirinya Mendukung Prabowo-Sandi Cucu Pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hasyim Asy’ari, KH Irfan Yusuf Hasyim memiliki beberapa alasan bergabung dalam Koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Salah satunya, melihat kondisi Indonesia selama empat tahun belakangan ini. Pria yang akrab disapa Gus Irfan ini menilai kondisi negara saat ini sedang mengalami sejumlah krisis, baik sektor ekonomi maupun budaya. “Sebetulnya saya lebih nyaman kehidupan di pesantren. Tapi situasi empat tahun ke belakang ini menurut saya egois jika saya mengutamakan kenikmatan saya di sana (di pesantren-red). Akhirnya saya mau untuk bantu di sini,” katanya di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/11/2018). Alasan lainnya, dia menilai ada sejumlah pihak yang menganggap pertarungan antara Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 merupakan pertaru

TKI di Eksekusi Mati Tanpa Pemberitahuan dari Pihak Arab Saudi ke Indonesia

Image
TKI di Eksekusi Mati Tanpa Pemberitahuan dari Pihak Arab Saudi ke Indonesia Eksekusi mati tenaga kerja Indonesia (TKI) yakni Tuti Tursilawati di Arab Saud sudah memancing reaksi berbagai pihak di Indonesia. Bahkan pemerintah Indonesia pun telah memprotes pihak Arab Saudi. Reaksi tersebut muncul dikarenakan eksekusi yang dilakukan oleh pihak Arab Saudi tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia. “Kita sangat menyayangkan. Ini sudah kesekian kalinya Pemerintahan Saudi Arabia tidak menghormati etika diplomasi untuk memberitahukan ke pemerintah Indonesia bahwa ada warganya yang di eksekusi,” ucap Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Kamis (1/11/2018). Usman menegaskan bahwa Arab Saudi harus menghapuskan hukuman mati karena hal itu termasuk hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. “Mungkin Pemerintah Indonesia bisa bersama bekerja sama dengan negara lain yang jumlahnya lebih dari 120 n

Mendagri Mengintruksikan Tim Dukcapil untuk Membantu Mengidentifikasi Korban Lion Air

Image
Mendagri Mengintruksikan Tim Dukcapil untuk Membantu Mengidentifikasi Korban Lion Air Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yakni Tjahjo Kumolo mengunjungi Ruang Jenazah Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur, Kamis (1/11/2018). Tjahjo berinisiatif membantu Tim Indonesia Automatic Finger Print Identification System (Inafis) Mabes Polri mengidentifikasi korban kecelakaan Lion Air JT 610. “Kemendagri melalui timnya dari Ditjen Dukcapil membantu Inafis Mbaes Polri mencari data secara detail penumpang Lion Air JT 610 yang terkena musibah,” ucap Mendagri. Tjahjo mengatakan bahwa tim Dukcapil Kemendagri mempunyai data lengkap dari 263 juta penduduk Indonesia. Data tersebut juga sangat penting untuk membantu Inafis mabes Polri dalam mempercepat identifikasi para korban yang berhasil ditemukan. Saat ini Inafis Mabes Polri masih bekerja keras mengumpulkan data identitas para korban. Tjahjo menginstruksikan tim Dukcapil bekerja 24 jam penuh sampai selesai proses identifika